"Rekomendasi TGPF masih seputar dampak konflik Mesuji saja, misal memberikan pengobatan, membantu pendidikan anak korban ataupun memberikan perlindungan para saksi," tegas Al Habsyi kepada pers di Jakarta, Minggu (22/1).
Menurut dia, padahal seharusnya dalam rekomendasi TGPF disinggung subtansi persoalan konflik Mesuji, yakni sengketa pertanahan, si pemicu konflik.
Tidak itu saja, ia juga menganggap beberapa poin kurang tepat, misalnya poin soal adanya aliran dana ke aparat. Rekomendasinya penambahan anggaran operasional. "Ini kan tidak benar. Berapapun besarnya anggaran jika mentalnya jelek ya tetap saja dana siluman diterima juga," ujarnya.
Seharusnya, paling tidak rekomendasi TGPF itu adalah meminta agar Propam atau Irwasum Polri meningkatkan pengawasan terhadap aparat kepolisian di lapangan.
Poin lainnya yang menjadi kritik Alhabsyi adalah tentang belum tersentuhnya perusahaan yang terlibat. "TGPF hanya berani menyebut supaya menghilangkan jasa keamanan swasta. TGPF sama sekali tidak menyentuh perusahaan yang sebenarnya memiliki kepentingan langsung dan sekaligus menggagas keamanan swasta tersebut," tegasnya.
Politisi PKS itu juga menyatakan bahwa sejak awal dirinya ragu atas pembentukan TGPF. Menurutnya TGPF sifatnya ad hoc dan hanya sebagai pemadam kebakaran.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar