SUARAAGRARIAcom, Berita Pertanahan Dari Sumut: Apa yang
dilakukan Kapolres Taput Sumatera Utara, AKBP IKG Wijatmika SIK, patut
dicontoh Polres-polres lainnya. Agar ketegangan mencair, Wijatmika
beserta jajaran terkait segera mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat
dalam sengketa lahan di Kecamatan Sipahutar.
“Posisi saya adalah sebagai penengah dalam rangka mencari solusi terbaik sengketa tanah di wilayah Taput agar tidak terjadi konflik agraria berkepanjangan, sekaligus sebagai upaya preventif,” terang Wijatmika dalam sambutannya di Mapolres Taput, Senin (26/11).
Sengketa lahan di Kecamatan
Sipahutar terjadi sejak tahun 2004 antara pihak PT. Toba Pulp Lestari
(TPL) dengan dusun Aek Napa Desa Sabungan Nihuta II. Perusahan tersebut
mengklaim telah memiliki ijin konsesi dari Menteri Kehutanan RI.
Hadir dalam mediasi sengketa tanah
tersebut Kepala BPN Taput, Dinas Kehutanan diwakili Ir Alboin
Butar-butar MH, Kapolsek Sipahutar Iptu E Nainggolan, Camat Marasuddin
Silitonga dan pihak yang bersengketa yakni PT TPL diwakili humas Bahari
Sibuea dan sejumlah masyarakat.
Wijatmika berharap kedua belah pihak yang bersengketa untuk tetap
tenang, tidak mengedepankan emosi yang dapat merugikan kedua belah
pihak, dan selalu mengupayakan win-win solution.
Salah satu warga yang hadir sangat berkeberatan dengan pembersihan yang dilakukan TPL, mengingat tanah yang disengketakan
tersebut merupakan warisan milik nenek moyang mereka. Warga juga protes
dengan TPL karena aktivitas perusahaan tersebut ternyata merusak
lingkungan, dan mencemari sumber air minum.
Sementara itu Humas TPL mengaku telah mengantongi ijin konsesi khusus
sektor Habinsaran sekitar 24 ribu Hektar, termasuk Desa Tapaun Nauli
III, Desa Sabungan Nihuta IV dan Desa Parlombuan.
Untuk itu menurut Humas TPL perusahaan tetap akan melakukan
pekerjaannya, karena sudah memiliki izin sehingga tidak melanggar hukum.
Tanah yang disengketakan warga sah dan bisa diolah perusahaan.
Akhirnya proses mediasi menghasilkan kesepakatan sementara, dimana pihak
perusahaan diminta untuk menetapkan areal kerja dan tata batas lahan
konsesi. Sementara penetapan belum keluar, warga diizinkan mencari
nafkah di lahan yang disengketakan. Syaratnya, warga tidak melakukan penebangan pohon yang telah ditanami perusahaan.
(gor)
sumber/
source:
suaraagraria.com
Jumat, 18 Januari 2013
Sengketa Lahan SMP PGRI 1 Kedungsalam, Siswa Terpaksa Hengkang
SUARAAGRARIAcom, Sengketa Tanah di Malang: Dunia pendidikan nasional kembali dirundung duka. Sengketa lahan
antara SMP PGRI 1 Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang
dengan pihak ahli waris keluarga, putra dari Krijomedjo. belum ada
solusi. Lagi, peserta didik kembali jadi korban, mereka mau tak mau
terpaksa pindah tempat (24/10/2012).
Menurut salah satu staf sekolah tersebut yang enggan disebutkan namanya, proses pemindahan sebenarnya dilakukan sejak tanggal 23/10/2012 malam. Barang-barang yang dipindahkan adalah bangku, papan tulis, dan beberapa fasilitas belajar lainnya.
Sengketa Lahan Korbankan Siswa
Pihak sekolah memutuskan pindah karena belum ada titik terang tentang masalah sengketa lahan ini dengan pihak ahli waris. “Padahal kondisi ruangan di tempat yang baru belum layak untuk dipakai dalam proses belajar mengajar,” keluhnya.
Menanggapi kepindahan ini, Pihak Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten Malang, mengaku tak bisa berbuat banyak. Keputusan untuk pindah lebih karena agar proses belajar mengajar tetap berlangsung. “Jangan sampai peserta didik dirugikan karena sengketa tanah ini,” tutur salah satu pengurus.
Sebelumnya, pihak ahli waris menyegel SMP PGRI 1 Kedungsalam. Akibatnya kegiatan belajar mengajar 90 siswa dilaksanakan di tengah sawah dengan beralaskan tikar. Yayasan mengaku tidak sanggup mengganti biaya, karena sama sekali tak memiliki dana. Sementara ahli waris tetap meminta ganti rugi Rp. 1 miliar, ini artinya sengketa tanah tersebut belum ada titik terang.
Ahli Waris Minta Ganti Rugi Tanah Yang Disengketakan
“Ahli waris memiliki petok D, dan minta ganti rugi penggunaan lahan yang disengketakan yang sudah berpuluhan tahun lamanya,” terang Slamet Efendi, selaku penasehat hukum.
Lanjutnya, tanah bersengketa seluas 1.800 meter persegi ini adalah milik almarhum Krijomedjo, ayah dari Suparno. Ceritanya, pada 1968 ABRI meminjam tanah Krijomedjo untuk digunakan sebagai barak militer selama dua tahun.
Selanjutnya lahan bersengketa ini kemudian digunakan untuk proses belajar mengajar bagi warga sekitar. Sampai saat ini, pihak ahli waris mengklaim tidak pernah mendapatkan ganti rugi lahan. “44 tahun tanah itu ditempati tanpa ganti rugi,” tukas Slamet.
Katanya lagi, jika pemerintah ingin gedung tersebut tetap beridiri di atas lahan yang disengketakan itu, pihak ahli waris mempersilahkan membeli atau menukar guling dengan lahan lainnya. “Kami sebenarnya prihatin dengan para siswa, kenapa mereka jadi korban, pemerintah harus menyelesaikan kasus ini dengan adil,” harap Slamet.
Sementara itu, kepindahan para siswa SMP tersebut mendapat simpati masyarakat setempat. Masyarakat bergotong royong membantu mempersiapkan ruang belajar di tempat yang baru yakni di kompleks TK Dharma Wanita 3, masih di Kedungsalam.
Jadi, mau sampai kapan pendidikan kita dan pelajar - pelajar kita dikorbankan akibat sengketa tanah?
(bam)
sumber/
source:
suaraagraria.com
Menurut salah satu staf sekolah tersebut yang enggan disebutkan namanya, proses pemindahan sebenarnya dilakukan sejak tanggal 23/10/2012 malam. Barang-barang yang dipindahkan adalah bangku, papan tulis, dan beberapa fasilitas belajar lainnya.
Sengketa Lahan Korbankan Siswa
Pihak sekolah memutuskan pindah karena belum ada titik terang tentang masalah sengketa lahan ini dengan pihak ahli waris. “Padahal kondisi ruangan di tempat yang baru belum layak untuk dipakai dalam proses belajar mengajar,” keluhnya.
Menanggapi kepindahan ini, Pihak Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten Malang, mengaku tak bisa berbuat banyak. Keputusan untuk pindah lebih karena agar proses belajar mengajar tetap berlangsung. “Jangan sampai peserta didik dirugikan karena sengketa tanah ini,” tutur salah satu pengurus.
Sebelumnya, pihak ahli waris menyegel SMP PGRI 1 Kedungsalam. Akibatnya kegiatan belajar mengajar 90 siswa dilaksanakan di tengah sawah dengan beralaskan tikar. Yayasan mengaku tidak sanggup mengganti biaya, karena sama sekali tak memiliki dana. Sementara ahli waris tetap meminta ganti rugi Rp. 1 miliar, ini artinya sengketa tanah tersebut belum ada titik terang.
Ahli Waris Minta Ganti Rugi Tanah Yang Disengketakan
“Ahli waris memiliki petok D, dan minta ganti rugi penggunaan lahan yang disengketakan yang sudah berpuluhan tahun lamanya,” terang Slamet Efendi, selaku penasehat hukum.
Lanjutnya, tanah bersengketa seluas 1.800 meter persegi ini adalah milik almarhum Krijomedjo, ayah dari Suparno. Ceritanya, pada 1968 ABRI meminjam tanah Krijomedjo untuk digunakan sebagai barak militer selama dua tahun.
Selanjutnya lahan bersengketa ini kemudian digunakan untuk proses belajar mengajar bagi warga sekitar. Sampai saat ini, pihak ahli waris mengklaim tidak pernah mendapatkan ganti rugi lahan. “44 tahun tanah itu ditempati tanpa ganti rugi,” tukas Slamet.
Katanya lagi, jika pemerintah ingin gedung tersebut tetap beridiri di atas lahan yang disengketakan itu, pihak ahli waris mempersilahkan membeli atau menukar guling dengan lahan lainnya. “Kami sebenarnya prihatin dengan para siswa, kenapa mereka jadi korban, pemerintah harus menyelesaikan kasus ini dengan adil,” harap Slamet.
Sementara itu, kepindahan para siswa SMP tersebut mendapat simpati masyarakat setempat. Masyarakat bergotong royong membantu mempersiapkan ruang belajar di tempat yang baru yakni di kompleks TK Dharma Wanita 3, masih di Kedungsalam.
Jadi, mau sampai kapan pendidikan kita dan pelajar - pelajar kita dikorbankan akibat sengketa tanah?
(bam)
sumber/
source:
suaraagraria.com
Effendy Naibaho: Ribuan Sengketa Lahan Gambarkan Ketidakseriusan BPN & Pemprov Sumut
SUARAAGRARIA.com, Medan: 2.833 kasus sengketa tanah di
Sumatera Utara (Sumut) belum ada satu pun yang terselesaikan. Hal
tersebut menggambarkan ketidakseriusan Pemerintah Sumut dan Badan
Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal penuntasan sengketa lahan.
Demikian diungkapkan Direktur Benny Pasaribu Center, Efendy Naibaho, kepada wartawan, Selasa (2/10) lalu. Permasalahan sengketa tanah di Sumut sepertinya sangat sulit dituntaskan. Padahal jika tidak diselesaikan maka akan banyak korban dan mengganggu keamanan daerah.
“Dibutuhkan good will and political will dalam menyelesaikan sengketa tanah,” tegas Mantan politisi Fraksi PDI Perjuangan ini. Good will dan political will belum dimiliki pimpinan di Pemprov Sumut.
“Jadi harus ada pemimpin yang berkarakter kuat yang mau turun ke bawah dan menyentuh permasalahan masyarakat sampai ke tingkat paling rendah,” tuturnya.
Ia kemudian menunjuk Dr. Ir. Benny Pasaribu MEc, sebagai seorang pemimpin berkarakter yang ia sebutkan tadi.
“Beliau adalah putra daerah, teknokrat, akademisi, juga lanjutnya, komisioner KPPU Pusat, maka sangat berpengalaman dan sanggup membenahi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut,” terangnya.
Dan yang terpenting lagi, katanya, Benny Pasaribu dinilai mampu memberikan garansi penuh, akan adanya penyelesaian sengketa pertanahan di Sumut, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sumut.
(tag)
sumber/
source:
suaraagraria.com
Demikian diungkapkan Direktur Benny Pasaribu Center, Efendy Naibaho, kepada wartawan, Selasa (2/10) lalu. Permasalahan sengketa tanah di Sumut sepertinya sangat sulit dituntaskan. Padahal jika tidak diselesaikan maka akan banyak korban dan mengganggu keamanan daerah.
“Dibutuhkan good will and political will dalam menyelesaikan sengketa tanah,” tegas Mantan politisi Fraksi PDI Perjuangan ini. Good will dan political will belum dimiliki pimpinan di Pemprov Sumut.
“Jadi harus ada pemimpin yang berkarakter kuat yang mau turun ke bawah dan menyentuh permasalahan masyarakat sampai ke tingkat paling rendah,” tuturnya.
Ia kemudian menunjuk Dr. Ir. Benny Pasaribu MEc, sebagai seorang pemimpin berkarakter yang ia sebutkan tadi.
“Beliau adalah putra daerah, teknokrat, akademisi, juga lanjutnya, komisioner KPPU Pusat, maka sangat berpengalaman dan sanggup membenahi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut,” terangnya.
Dan yang terpenting lagi, katanya, Benny Pasaribu dinilai mampu memberikan garansi penuh, akan adanya penyelesaian sengketa pertanahan di Sumut, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sumut.
(tag)
sumber/
source:
suaraagraria.com
Cegah Konflik Lahan: Pemkab Mukomuko Usul Dirikan Gedung Keserasian Sosial
SUARAAGRARIA.com, Bengkulu: Pemerintah Kabupaten
Mukomuko Provinsi Bengkulu mengusulkan kepada Kementerian Sosial untuk
membangun gedung keserasian sosial di perbatasan Bengkulu dengan
Sumatera Barat. Hal ini dimaksud agar menghindari konflik di perbatasan
terkait persoalan pertanahan dan lahan garapan.
Demikian diungkapkan Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko, Suyoso, di Mukomuko, Minggu. Gedung keserasian social nantinya termasuk rumah ibadah di perbatasan Bengkulu dengan Sumatera Barat.
"Pembangunan gedung tersebut agar bisa dimanfaatkan bersama oleh dua warga di wilayah yang berbeda sehingga terjalin hubungan komunikasi yang baik," terang Suyoso.
Menurutnya, perbatasan Bengkulu dengan Sumatera Barat merupakan salah satu potensi konflik sosial di Kabupaten Mukomuko. Apalagi saat ini persoalan yang mengemuka saat ini di sana menyangkut masalah pertanahan dan lahan garapan.
Dengan adanya fasilitas umum tersebut diharapkan akan membangun komunikasi yang sehat bagi dua pihak warga di perbatasan. "Misalnya, kalau saling bertemu setiap hari di masjid, kecil kemungkinan akan ribut,” paparnya.
"Rencana ini akan kita teruskan kepada Kementerian Sosial," ujarnya.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Demikian diungkapkan Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko, Suyoso, di Mukomuko, Minggu. Gedung keserasian social nantinya termasuk rumah ibadah di perbatasan Bengkulu dengan Sumatera Barat.
"Pembangunan gedung tersebut agar bisa dimanfaatkan bersama oleh dua warga di wilayah yang berbeda sehingga terjalin hubungan komunikasi yang baik," terang Suyoso.
Menurutnya, perbatasan Bengkulu dengan Sumatera Barat merupakan salah satu potensi konflik sosial di Kabupaten Mukomuko. Apalagi saat ini persoalan yang mengemuka saat ini di sana menyangkut masalah pertanahan dan lahan garapan.
Dengan adanya fasilitas umum tersebut diharapkan akan membangun komunikasi yang sehat bagi dua pihak warga di perbatasan. "Misalnya, kalau saling bertemu setiap hari di masjid, kecil kemungkinan akan ribut,” paparnya.
"Rencana ini akan kita teruskan kepada Kementerian Sosial," ujarnya.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Sengketa Tanah Wakaf: Ratusan Siswa Madrasah Al-Iman Demo di Pengadilan
SUARAAGRARIA.com, Magelang: Ratusan pelajar dari
Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Al-Iman berunjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Kota Magelang, Jawa Tengah (15/10). Unjuk rasa
dilakukan demi mempertahankan keberadaan lahan sekolah tersebut.
Para siswa yang berdemo dengan tertib mendukung yayasan sebagai pihak penggugat dalam sidang tersebut. Mereka memprotes pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris tanah sekolah tersebut.
Pihak Yayasan Al-Iman bersikeras mempertahankan tanah wakaf yang bersengketa itu sampai keluarnya keputusan hukum.
Pihak tergugat sendiri mengaku memiliki sertifikat yang sah atas tanah yang ditempati Al-Iman saat ini.
Sementara itu dalam persidangan, Majelis Hakim yang diketuai Yulman tidak bersedia menangani kasus ini, mengingat pihaknya tidak berwenang. Seharusnya masalah ini ditangani Pengadilan agama sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
(don)
sumber/
source:
suaraagraria.com
Para siswa yang berdemo dengan tertib mendukung yayasan sebagai pihak penggugat dalam sidang tersebut. Mereka memprotes pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris tanah sekolah tersebut.
Pihak Yayasan Al-Iman bersikeras mempertahankan tanah wakaf yang bersengketa itu sampai keluarnya keputusan hukum.
Pihak tergugat sendiri mengaku memiliki sertifikat yang sah atas tanah yang ditempati Al-Iman saat ini.
Sementara itu dalam persidangan, Majelis Hakim yang diketuai Yulman tidak bersedia menangani kasus ini, mengingat pihaknya tidak berwenang. Seharusnya masalah ini ditangani Pengadilan agama sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
(don)
sumber/
source:
suaraagraria.com
Konflik Lahan: Warga Desa Sukodadi & Sukarejo Tagih Janji Gubernur Alex Nurdin
SUARAAGRARIA.com, Palembang: Sengketa lahan antara warga
desa Sukodadi dan Sukarejo, Kecamatan Sukarame, dengan TNI AU semakin
memanas saja. Kedua pihak warga desa tersebut menagih janji Gubernur
Sumatera Selatan, Alex Nurdin, yang sebelumnya mengatakan akan melakukan
mediasi.
“Kami menunggu janji Gubernur yang katanya akan melakukan mediasi,” kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Menurutnya, warga bersepakat tetap bertahan dengan tanpa perlawanan, sampai ada kesepakatan antara warga dan TNI AU yang difasilitasi Alex Noerdin.
Jelasnya, saat ini sebanyak 95 kepala keluarga menetap di RT 31 dan 27 di lahan seluas 150 hektare. Sebelumnya lima rumah telah dibongkar oleh pihak TNI AU kemarin (__). Pemilik rumah dan warga tidak melakukan perlawanan.
Lanjutnya, warga sangat resah dengan aktivitas perobohan tanaman dan pembakaran di sekitar pemukiman yang diduga dilakukan oknum anggota TNI AU. Kegiatan tersebut menurut warga dikhawartirkan akan berlanjut dengan penggusuran secara tiba-tiba.
Tidak hanya itu, jalanan diblokir dengan dua pohon besar, sumur warga ditutup secara sepihak. Tentu saja hal tersebut berpengaruh pada kondisi psikologis warga yang terus memburuk. Warga merasa terintimidasi dengan kegiatan tentara tersebut.
Menurutnya masalah ini sudah laporkan langsung kepada Komisi III DPR. Gayung bersambut, salah satu anggota legislatif, Ahmad Yani, akan meninjau langsung lokasi sengketa tanah hari ini.
(ris)
sumber/
source:
suaraagraria.com
“Kami menunggu janji Gubernur yang katanya akan melakukan mediasi,” kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Menurutnya, warga bersepakat tetap bertahan dengan tanpa perlawanan, sampai ada kesepakatan antara warga dan TNI AU yang difasilitasi Alex Noerdin.
Jelasnya, saat ini sebanyak 95 kepala keluarga menetap di RT 31 dan 27 di lahan seluas 150 hektare. Sebelumnya lima rumah telah dibongkar oleh pihak TNI AU kemarin (__). Pemilik rumah dan warga tidak melakukan perlawanan.
Lanjutnya, warga sangat resah dengan aktivitas perobohan tanaman dan pembakaran di sekitar pemukiman yang diduga dilakukan oknum anggota TNI AU. Kegiatan tersebut menurut warga dikhawartirkan akan berlanjut dengan penggusuran secara tiba-tiba.
Tidak hanya itu, jalanan diblokir dengan dua pohon besar, sumur warga ditutup secara sepihak. Tentu saja hal tersebut berpengaruh pada kondisi psikologis warga yang terus memburuk. Warga merasa terintimidasi dengan kegiatan tentara tersebut.
Menurutnya masalah ini sudah laporkan langsung kepada Komisi III DPR. Gayung bersambut, salah satu anggota legislatif, Ahmad Yani, akan meninjau langsung lokasi sengketa tanah hari ini.
(ris)
sumber/
source:
suaraagraria.com
Hindari Bentrok, Pemprov Kalsel Akan Ambil Alih Lahan Tapal Batas Nateh-Campan
SUARAAGRARIA.com, Banjarmasin: Ketegangan antara warga
desa Nateh dan Campan yang terjadi di Nateh wilayah Hulu Sungai Tengah
(HST) dan Campan wilayah Balangan membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Kalimantan Selatan (Kalsel) turun tangan.
Demikian menurut Gubernur Kalsel Rudy Ariffin. Rudy mengungkapkan sebenarnya permasalahan ini memang akan diserahkan ke Provinsi. Namun kedua daerah lebih memilih berdialog. Namun dalam pertemuan itu kedua pihak warga desa malah hampir bentrok.
Menurut Gubernur, ia telah menyuruh dinas terkait untuk mempertemukan Pemkab Balangan dan HST untuk mencari solusi. Salah satunya dengan pemeriksaan ulang terhadap tapal batas kedua daerah.
Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov Kalsel Hermansyah meminta kedua pihak warga desa untuk mau menahan diri.
Lanjutnya, pihaknya pasti akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. “Hindari kekerasan dan jangan mau diprovokasi,” himbaunya kepada warga.
Menurut Herman, pihaknya segera akan menggelar mediasi untuk mencari solusi yang terbaik untuk menghindari kekerasan.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Demikian menurut Gubernur Kalsel Rudy Ariffin. Rudy mengungkapkan sebenarnya permasalahan ini memang akan diserahkan ke Provinsi. Namun kedua daerah lebih memilih berdialog. Namun dalam pertemuan itu kedua pihak warga desa malah hampir bentrok.
Menurut Gubernur, ia telah menyuruh dinas terkait untuk mempertemukan Pemkab Balangan dan HST untuk mencari solusi. Salah satunya dengan pemeriksaan ulang terhadap tapal batas kedua daerah.
Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov Kalsel Hermansyah meminta kedua pihak warga desa untuk mau menahan diri.
Lanjutnya, pihaknya pasti akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. “Hindari kekerasan dan jangan mau diprovokasi,” himbaunya kepada warga.
Menurut Herman, pihaknya segera akan menggelar mediasi untuk mencari solusi yang terbaik untuk menghindari kekerasan.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Pembangunan Tol Cijago II Terhambat Negoisasi Lahan Warga Kukusan
SUARAAGRARIA.com, Kukusan: Belum adanya kesepakatan
harga pembebasan lahan antara warga Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji
dengan tim appraisal, membuat pembangunan jalan Tol Cinere-Ja¬gorawi
(Cijago) tahap II terhambat.
Warga merasa berkeberatan dengan harga ganti rugi tanah yang ditetapkan tim appraisal. Warga menganggap tim appraisal seharusnya bukan menerapkan ganti rugi, tapi harus ganti untung.
Menurut salah seorang warga, Syamsudin, pihak warga telah melaporkan molornya proses negoisasi harga lahan milik warga Kukusan ke Ombudsman Republik Indonesia. “Pihak TPT, P2T, dan Pemkot Depok, kami adukan karena tidak transparan dalam memaparkan proses pembebasan lahan, terutama yang terkait taksiran harga ganti rugi yang riil,” katanya.
Menurutnya, pihak Ombudsman sendiri berjanji segera akan memanggil pihak TPT, P2T, dan Walikota Depok.
Tambahnya lagi, warga Kukusan yang terkena proyek tol Cijago tahap II mematok harga lahannya dengan kisaran Rp.6.500.000 per meter (zona satu), Rp.5.800.000 (zona dua), Rp.5.300.000 (zona tiga), Rp.4.800.000 (zona empat), Rp.4.300.000 (zona lima), dan Rp.3.800.000 (zona enam).
Harga tersebut mengacu pada kelipatan nilai jual obyek pajak (NJOP), dan harga pasaran tanah di wilayah tersebut, dan telah memperhitungnya dengan mengedepankan azas keadilan. Harga tersebut sejak dua bulan lalu sudah disampaikan kepada P2T dan TPT, namun belum ada jawaban.
“Warga telah berkorban dengan bersedia menjual tanah kami, ini karena demi kepentingan umum, sayangnya nilai yang ditawarkan TPT terlalu murah,” tegas Syamsudin.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Warga merasa berkeberatan dengan harga ganti rugi tanah yang ditetapkan tim appraisal. Warga menganggap tim appraisal seharusnya bukan menerapkan ganti rugi, tapi harus ganti untung.
Menurut salah seorang warga, Syamsudin, pihak warga telah melaporkan molornya proses negoisasi harga lahan milik warga Kukusan ke Ombudsman Republik Indonesia. “Pihak TPT, P2T, dan Pemkot Depok, kami adukan karena tidak transparan dalam memaparkan proses pembebasan lahan, terutama yang terkait taksiran harga ganti rugi yang riil,” katanya.
Menurutnya, pihak Ombudsman sendiri berjanji segera akan memanggil pihak TPT, P2T, dan Walikota Depok.
Tambahnya lagi, warga Kukusan yang terkena proyek tol Cijago tahap II mematok harga lahannya dengan kisaran Rp.6.500.000 per meter (zona satu), Rp.5.800.000 (zona dua), Rp.5.300.000 (zona tiga), Rp.4.800.000 (zona empat), Rp.4.300.000 (zona lima), dan Rp.3.800.000 (zona enam).
Harga tersebut mengacu pada kelipatan nilai jual obyek pajak (NJOP), dan harga pasaran tanah di wilayah tersebut, dan telah memperhitungnya dengan mengedepankan azas keadilan. Harga tersebut sejak dua bulan lalu sudah disampaikan kepada P2T dan TPT, namun belum ada jawaban.
“Warga telah berkorban dengan bersedia menjual tanah kami, ini karena demi kepentingan umum, sayangnya nilai yang ditawarkan TPT terlalu murah,” tegas Syamsudin.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Sengketa Pertanahan di Batam Bisa Meledak Sewaktu-waktu
SUARAAGRARIA.com, Batam: Bentrokan berdarah akibat
sengketa lahan Batu Ampar di sekitar Hotel Planet Holiday Juni lalu
menimbulkan keprihatinan mendalam. Bentrokan tersebut menunjukkan bahwa
permasalahan pertanahan di Batam dapat meledak sewaktu-waktu.
Demikian Anggota Komnas HAM RI, Jhoni Nelsen Simanjuntak kepada pers baru-baru ini. "Ibarat bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu jika tidak ditangani serius," tegasnya.
Untuk itu Badan Pengusahaan (BP) Batam dan juga Pemko Batam diminta memberikan perhatian yang serius terhadap masalah pertanahan di daerah kerjanya. Tidak mustahil akan banyak terjadi kekerasan akibat persoalan lahan.
Menurutnya, sengketa lahan muncul karena tumpang tindih hak pengelolaan. Ia kemudian menunjuk kasus Hotel Planet, Jasirullah dengan PT Batam Island Marine (BIM) di Pulau Manis dan lain-laihn yang disinyalir memiliki sertifikat tanah lebih dari satu.
Sengketa lahan sering berujung pada bentrok fisik, dan sangat rawan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Makanya penataan pertanahan yang benar di Batam urgen dilakukan.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Demikian Anggota Komnas HAM RI, Jhoni Nelsen Simanjuntak kepada pers baru-baru ini. "Ibarat bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu jika tidak ditangani serius," tegasnya.
Untuk itu Badan Pengusahaan (BP) Batam dan juga Pemko Batam diminta memberikan perhatian yang serius terhadap masalah pertanahan di daerah kerjanya. Tidak mustahil akan banyak terjadi kekerasan akibat persoalan lahan.
Menurutnya, sengketa lahan muncul karena tumpang tindih hak pengelolaan. Ia kemudian menunjuk kasus Hotel Planet, Jasirullah dengan PT Batam Island Marine (BIM) di Pulau Manis dan lain-laihn yang disinyalir memiliki sertifikat tanah lebih dari satu.
Sengketa lahan sering berujung pada bentrok fisik, dan sangat rawan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Makanya penataan pertanahan yang benar di Batam urgen dilakukan.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Sengketa Lahan di Mesuji: Tim Terpadu Lakukan Pengukuran Lewat Udara
SUARAAGRARIA.com, OKI: Tim terpadu yang terdiri dari
Pemda dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Okan Komering
Ilir (OKI) berencana akan melakukan pengukuran lahan sawit yang
disengketakan di Desa Sungai Sodong Kecamatan Mesuji, besok (Selasa,
18/9/2012). Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan sengketa di
Mesuji.
Hal tersebut dibenarkan Ketua Tim Terpadu penyelesaian sengketa lahan, Engga Dewa Zainal. Menurut Engga, yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati OKI, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terpadu kepada dua pihak bersengketa, yakni masyarakat dan perusahaan.
“Sosialisasi dipimpin oleh asisten I Setda OKI, Anthonius Leonardo, di Desa Sungai Sodong Kecamatan Mesuji. Hasilnya masyarakat mendukung pengukuran ulang sengketa lahan sawit, baik itu Plasma maupun yang masuk dalam HGU,” ujarnya, Minggu (16/9/2012).
Lanjutnya, pengukuran udara dilakukan untuk lahan plasma seluas 1.068 hektar (ha) dengan 534 SKT dan lahan seluas 298 ha yang masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU). “Akan dilacak titik koordinat sebagai titik luas kebun sawit,” terangnya.
Nantinya setelah pengukuran, tim terpadu akan memetakan kembali lahan yang disengketakan itu. Hasil pemetaan kemudian diharapkan dapat menyamakan persepsi antara perusahaan dan masyarakat, untuk selanjutnya akan dijadikan bahan dalam musyawarah ganti rugi lahan dan lain-lainya.
Seperti diketahui sengketa lahan kelapa sawit di Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir menimbulkan bentrokan pada bulan April 2011. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menetapkan status QUO lahan tersebut. Baik masyarakat maupun perusahaan tidak boleh memanen buah kelapa sawit.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Hal tersebut dibenarkan Ketua Tim Terpadu penyelesaian sengketa lahan, Engga Dewa Zainal. Menurut Engga, yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati OKI, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terpadu kepada dua pihak bersengketa, yakni masyarakat dan perusahaan.
“Sosialisasi dipimpin oleh asisten I Setda OKI, Anthonius Leonardo, di Desa Sungai Sodong Kecamatan Mesuji. Hasilnya masyarakat mendukung pengukuran ulang sengketa lahan sawit, baik itu Plasma maupun yang masuk dalam HGU,” ujarnya, Minggu (16/9/2012).
Lanjutnya, pengukuran udara dilakukan untuk lahan plasma seluas 1.068 hektar (ha) dengan 534 SKT dan lahan seluas 298 ha yang masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU). “Akan dilacak titik koordinat sebagai titik luas kebun sawit,” terangnya.
Nantinya setelah pengukuran, tim terpadu akan memetakan kembali lahan yang disengketakan itu. Hasil pemetaan kemudian diharapkan dapat menyamakan persepsi antara perusahaan dan masyarakat, untuk selanjutnya akan dijadikan bahan dalam musyawarah ganti rugi lahan dan lain-lainya.
Seperti diketahui sengketa lahan kelapa sawit di Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir menimbulkan bentrokan pada bulan April 2011. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menetapkan status QUO lahan tersebut. Baik masyarakat maupun perusahaan tidak boleh memanen buah kelapa sawit.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Liput Sengketa Tanah: Lagi, Wartawan Jadi Korban Kekerasan
SUARAAGRARIA.com, Blitar: Penganiayaan terhadap wartawan
nampaknya belum akan berakhir di bumi tercinta ini. Dua wartawan
televisi lokal di Kabupaten Blitar menjadi korban penganiayaan oleh
massa saat meliput sengketa tanah di perkebunan Swaru Buluroto Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Blitar.
Dua jurnalis yang diketahui menjadi korban kekerasan adalah Faizin alias Wiro (39) jurnalis Rtv dan Khoirul Hadi (37) jurnalis Surabaya TV.
Akibat penganiayaan itu, Wiro mengalami luka serius berupa benjol belakang kepala dan dada kanan memar. Diduga luka itu akibat tendangan dan pukulan benda tumpul. Sedangkan Khoirul tidak mengalami luka serius, karena sempat melarikan diri bersama 5 jurnalis lainnya.
Berdasarkan informasi, kejadian berawal saat dua korban bersama 4 jurnalis tv lainnya berniat meliput buntut sengketa lahan eks perkebunan swarubuluroto, Selasa (28/8/2012) siang.
Naas bagi mereka saat mereka sedang meliput tiba-tiba ada yang tidak terima dengan kehadiran wartawan dan memprovokasi warga. Kedua korban lantas dihajar massa, sementara lainnya berhasil melarikan diri.
Kedua korban langsung dilarikan ke RSUD Ngudi Waluyo. Setelah itu langsung melaporkan kekerasan yang dialaminya ke Polres Blitar bersama belasan jurnalis Blitar dan Kediri.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Dua jurnalis yang diketahui menjadi korban kekerasan adalah Faizin alias Wiro (39) jurnalis Rtv dan Khoirul Hadi (37) jurnalis Surabaya TV.
Akibat penganiayaan itu, Wiro mengalami luka serius berupa benjol belakang kepala dan dada kanan memar. Diduga luka itu akibat tendangan dan pukulan benda tumpul. Sedangkan Khoirul tidak mengalami luka serius, karena sempat melarikan diri bersama 5 jurnalis lainnya.
Berdasarkan informasi, kejadian berawal saat dua korban bersama 4 jurnalis tv lainnya berniat meliput buntut sengketa lahan eks perkebunan swarubuluroto, Selasa (28/8/2012) siang.
Naas bagi mereka saat mereka sedang meliput tiba-tiba ada yang tidak terima dengan kehadiran wartawan dan memprovokasi warga. Kedua korban lantas dihajar massa, sementara lainnya berhasil melarikan diri.
Kedua korban langsung dilarikan ke RSUD Ngudi Waluyo. Setelah itu langsung melaporkan kekerasan yang dialaminya ke Polres Blitar bersama belasan jurnalis Blitar dan Kediri.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Jokowi: Sengketa Tanah Harus Diselesaikan Dengan Win-win Solution
SUARAAGRARIA.com, Jakarta: Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menyelesaikan konflik lahan dengan semangat win-win solution. Banyak cara untuk menyelesaikan konflik tanah dengan damai.
Demikian diungkapkan Jokowi di kantor Sekretariat Tim Kampanye Jokowi-Basuki, Jalan Borobudur No. 22 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu lalu (25/8/2012).
Menurutnya sengketa lahan harus diselesaikan dengan cara-cara yang solutif. Banyak cara, misal jika tanah negara maka bisa diberikan kepada warga dengan syarat mau diatur dan ditertibkan.
Cara lainnya, dengan berdialog, dengan demikian aspirasi masyarakat bisa ditampung sekaligus win win solution bisa dicapai di antara kedua belah pihak.
Jokowi berkeyakinan pengalamannya telah membuktikan bahwa dialog bisa menyelesaikan masalah. "Tidak sekali dua kali saya menyelesaikan seperti itu," tegasnya yakin.
(gor/ed.olo)
sumber/
source:
suaraagraria.com
Demikian diungkapkan Jokowi di kantor Sekretariat Tim Kampanye Jokowi-Basuki, Jalan Borobudur No. 22 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu lalu (25/8/2012).
Menurutnya sengketa lahan harus diselesaikan dengan cara-cara yang solutif. Banyak cara, misal jika tanah negara maka bisa diberikan kepada warga dengan syarat mau diatur dan ditertibkan.
Cara lainnya, dengan berdialog, dengan demikian aspirasi masyarakat bisa ditampung sekaligus win win solution bisa dicapai di antara kedua belah pihak.
Jokowi berkeyakinan pengalamannya telah membuktikan bahwa dialog bisa menyelesaikan masalah. "Tidak sekali dua kali saya menyelesaikan seperti itu," tegasnya yakin.
(gor/ed.olo)
sumber/
source:
suaraagraria.com
Sengketa Ogan Ilir: Komnas HAM Menduga Ada Pelanggaran HAM
SUARAAGRARIAcom, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM) akhirnya merilis hasil penyelidikannya atas kasus
penembakan warga di Limbang Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan
beberapa waktu lalu (27 Juli 2012). Menurut lembaga kemanusiaan
tersebut polisi diduga melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) dalam peristiwa
tersebut.
Demikian disampaikan Ketua tim penyelidikan, Nur Kholis kepada wartawan di kantornya. Nur menerangkan setidaknya ada lima pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapat perlakuan yang kejam, hak atas rasa aman, hak anak dan hak atas kesehatan. Komnas HAM, kata Nur Kholis, juga telah menemukan satu peluru tajam dan selongsong milik anggota Brimob.
Sengketa ini merupakan rentetan perselisihan lahan antara warga dan PT Perkebunan Nusantara VII, Cinta Manis. Perusahaan tebu itu ketika itu mengklaim telah kehilangan 127 ton pupuk. Perusahaan kemudian melaporkan hal tersebut kepada polisi dan menduga masyarakat setempat yang mengambilnya.
Ketika itu sebanyak 300 aparat melakukan operasi penegakan hukum di desa itu untuk mencari pelaku pencurian pupuk. Polisi menurut Nur bertindak over acting. Oknum anggota Brimob mengeluarkan tembakan peringatan empat kali dilanjutkan dengan tembakan beruntun dan diduga menganiaya lima warga di Simpang Empat.
Menurut N ur, konflik agraria antara warga dengan PT Perkebunan Nusantara VII Unit Cinta Manis sesungguhnya telah terjadi sejak 1982.
Pada tahun 2009 bentrok polisi dan masyarakat terkait dengan sengketa lahan di wilayah tersebut terjadi pertama kali. Dalam kejadian itu beberapa warga mengalami luka tembak.
Komnas HAM kemudian menemukan satu buah magazine (tempat peluru), 12 peluru tajam dan delapan selongsong peluru dalam peristiwa tersebut.
Polisi, menurut Kholis, sudah terlalu jauh masuk dalam sengketa agraria. Seharusnya yang lebih berperan dalam hal ini adalah Bupati, karena dia lah yang lebih mengenal warganya. Dengan demikian dialog seharusnya lebih diutamakan.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Demikian disampaikan Ketua tim penyelidikan, Nur Kholis kepada wartawan di kantornya. Nur menerangkan setidaknya ada lima pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapat perlakuan yang kejam, hak atas rasa aman, hak anak dan hak atas kesehatan. Komnas HAM, kata Nur Kholis, juga telah menemukan satu peluru tajam dan selongsong milik anggota Brimob.
Sengketa ini merupakan rentetan perselisihan lahan antara warga dan PT Perkebunan Nusantara VII, Cinta Manis. Perusahaan tebu itu ketika itu mengklaim telah kehilangan 127 ton pupuk. Perusahaan kemudian melaporkan hal tersebut kepada polisi dan menduga masyarakat setempat yang mengambilnya.
Ketika itu sebanyak 300 aparat melakukan operasi penegakan hukum di desa itu untuk mencari pelaku pencurian pupuk. Polisi menurut Nur bertindak over acting. Oknum anggota Brimob mengeluarkan tembakan peringatan empat kali dilanjutkan dengan tembakan beruntun dan diduga menganiaya lima warga di Simpang Empat.
Menurut N ur, konflik agraria antara warga dengan PT Perkebunan Nusantara VII Unit Cinta Manis sesungguhnya telah terjadi sejak 1982.
Pada tahun 2009 bentrok polisi dan masyarakat terkait dengan sengketa lahan di wilayah tersebut terjadi pertama kali. Dalam kejadian itu beberapa warga mengalami luka tembak.
Komnas HAM kemudian menemukan satu buah magazine (tempat peluru), 12 peluru tajam dan delapan selongsong peluru dalam peristiwa tersebut.
Polisi, menurut Kholis, sudah terlalu jauh masuk dalam sengketa agraria. Seharusnya yang lebih berperan dalam hal ini adalah Bupati, karena dia lah yang lebih mengenal warganya. Dengan demikian dialog seharusnya lebih diutamakan.
sumber/
source:
suaraagraria.com
BPN Sengketa Tanah Di Mukomuko Diselesaikan Dengan Damai
SUARAAGRARIA.com, Bengkulu: Ketika daerah lain sengketa
tanah berujung pada kekerasaan atau pengadilan, hal itu tidak terjadi di
wilayah kerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mukomuko,
Provinsi Bengkulu. BPN Mukomuko berjanji akan terus mengutamakan proses
damai dalam penyelesaikan sengketa pertanahan di Bengkulu, khususnya
wilah kerjanya.
Demikian ditegaskan Kepala Kantor BPN Mukomuko, Horrison Napitupulu, di Mukomuko, Jumat.
"Kami usahakan penyelesaian kasus sengketa di Mukomuko jangan sampai masuk ke pengadilan, apalagi dengan jalur kekerasan, kami utamakan dengan proses damai," tegasnya.
Ketika ditanya contohnya, ia kemudian menunjuk salah satu penyelesaian sengketa tanah 27 warga dengan satuan permukiman (SP) VII Desa Rawa Mulya yang mengklaim memiliki lahan seluas 50 hektare di kebun seorang pengusaha. “Diupayakan dengan jalan damai saja,” tukasnya.
Menurutnya sengketa tersebut sudah lama terjadi. Saat ini lahan tersebut ditanami kebun sawit. Dalam sengketa ini pihak BPN Mukomuko telah memberikan masukan kepada kedua belah pihak. “Syukurlah kedua pihak bersengketa sedang membahas untuk menyapai kesepakatan damai," ujarnya.
Namun ia tidak menampik ada sengketa yang telah masuk ke proses pengadilan. Ia kemudian mencontohkan sengketa tanah hak guna usaha PT PD Pati dengan warga yang kini sedang dalam proses hukum.
Yang terpenting kami sebagai pihak yang menengahi memberikan masukan positif bagi kedua belah pihak bersengketa, dan mendorong agar terselesaikan dengan cara damai dan tanpa anarkisme,” tegasnya.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Demikian ditegaskan Kepala Kantor BPN Mukomuko, Horrison Napitupulu, di Mukomuko, Jumat.
"Kami usahakan penyelesaian kasus sengketa di Mukomuko jangan sampai masuk ke pengadilan, apalagi dengan jalur kekerasan, kami utamakan dengan proses damai," tegasnya.
Ketika ditanya contohnya, ia kemudian menunjuk salah satu penyelesaian sengketa tanah 27 warga dengan satuan permukiman (SP) VII Desa Rawa Mulya yang mengklaim memiliki lahan seluas 50 hektare di kebun seorang pengusaha. “Diupayakan dengan jalan damai saja,” tukasnya.
Menurutnya sengketa tersebut sudah lama terjadi. Saat ini lahan tersebut ditanami kebun sawit. Dalam sengketa ini pihak BPN Mukomuko telah memberikan masukan kepada kedua belah pihak. “Syukurlah kedua pihak bersengketa sedang membahas untuk menyapai kesepakatan damai," ujarnya.
Namun ia tidak menampik ada sengketa yang telah masuk ke proses pengadilan. Ia kemudian mencontohkan sengketa tanah hak guna usaha PT PD Pati dengan warga yang kini sedang dalam proses hukum.
Yang terpenting kami sebagai pihak yang menengahi memberikan masukan positif bagi kedua belah pihak bersengketa, dan mendorong agar terselesaikan dengan cara damai dan tanpa anarkisme,” tegasnya.
sumber/
source:
suaraagraria.com
WALHI: Penyelesaian Sengketa Tanah Pascapenembakan di Ogan Ilir Berjalan di Tempat
SUARAAGRARIA.com , Palembang: Walhi (Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia) menyesalkan terhentinya penyelesaian sengketa lahan di
Ogan Ilir antara PTPN VII Cinta Manis dengan masyarakat dari 21 desa di
kabupaten itu pasca penembakan yang menimbulkan korban luka dan tewas.
Menurut Anwar Sadat, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan (Sumsel), masyarakat belum berani mengajukan tuntutan mereka kembali, karena saat ini warga tak bebas menyelenggarakan pertemuan untuk membahas tuntutan lahan tersebut.
"Warga masih trauma setiap kali ada pertemuan, karea kehadiran polisi. Meski baik-baik caranya, tapi warga nampaknya trauma," katanya di Palembang, Sumsel, Kamis (9/8/2012).
Sebaliknya, pihak PTPN VII Cinta Manis telah beroperasi secara penuh. Penggarapan lahan berlangsung di seluruh lokasi dengan kawalan pihak kepolisian.
Namun sebagian lahan sempat tak ditanami perusahaan karena bersengketa dengan kelompok masyarakat Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB). GPPB mengklaim 15.000 hektar lahan PTPN VII Cinta Manis. Menurut mereka mengatakan lahan tersebut dulu dirampas pada zaman Orde Baru sekitar.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Menurut Anwar Sadat, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan (Sumsel), masyarakat belum berani mengajukan tuntutan mereka kembali, karena saat ini warga tak bebas menyelenggarakan pertemuan untuk membahas tuntutan lahan tersebut.
"Warga masih trauma setiap kali ada pertemuan, karea kehadiran polisi. Meski baik-baik caranya, tapi warga nampaknya trauma," katanya di Palembang, Sumsel, Kamis (9/8/2012).
Sebaliknya, pihak PTPN VII Cinta Manis telah beroperasi secara penuh. Penggarapan lahan berlangsung di seluruh lokasi dengan kawalan pihak kepolisian.
Namun sebagian lahan sempat tak ditanami perusahaan karena bersengketa dengan kelompok masyarakat Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB). GPPB mengklaim 15.000 hektar lahan PTPN VII Cinta Manis. Menurut mereka mengatakan lahan tersebut dulu dirampas pada zaman Orde Baru sekitar.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Walhi: Sengketa Agraria Berdarah, Reformasi Agraria Tak Bisa Ditawar
SUARAAGRARIA.com, Jakarta - Tewasnya seorang anak kecil,
Angga bin Darmawan (12 tahun), dan jatuhnya beberapa korban luka asal
Desa Limbang Jaya, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir di tangan
Brimob Polda Sumatera Selatan (Sumsel) mencerminkan ketidakberpihakan
pemerintah terhadap rakyatnya.
Beberapa korban luka hingga saat ini masih dirawat. Korban luka dan tewas diduga kuat adalah akibat serangan Brimob yang merangsek masuk ke dalam pemukiman warga.
“Setiap konflik agraria selalu disertai pelanggaran HAM, terutama terhadap kaum tani. Petani selalu ditempatkan sebagai pihak yang salah dan kalah. Sebaliknya, aparatur negara justru berada di posisi yang berlawanan dengan rakyat. Mereka menjadi pelindung dan penjaga para pemilik modal. Pemerintah juga tidak melakukan upaya secara adil dan beradab dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan petani tersebut,” demikian bunyi siaran pers Walhi baru-baru ini.
Pemerintah Tak Netral Tangani Sengketa Agraria
Walhi kemudian mempertanyakan netralitas pemerintah dalam menyelesaikan sengketa agraria. Karena alasan menyelesaikan konflik agraria antara petani dengan PTPN VII, Pasukan Brimob tidak semestinya mengeluarkan tembakan secara sembarangan yang berakibat korban tewas dan luka.
Tidak hanya itu, Walhi juga memprotes kebijakan polisi yang tetap saja menempatkan aparat Brimob di lapangan. Seperti diketahui Polda Sumsel mengeluarkan kebijakan tidak akan menarik pasukan dan justru akan menambah pasukan. “Menunjukkan arogansi kepolisian dan hilangnya netralitas polisi dalam menjaga ketertiban, serta semakin memperkeruh suasana di lapangan,” tegas Walhi.
Jika penempatan pasukan bertujuan untuk pengamanan aset negara, justru patut dipertanyakan. Karena lebih dari 20.000 Ha tanah yang diklaim milik PTPN VII justru tidak memilik Hak Guna Usaha. Artinya lebih dari 30 tahun PTPN VII mengoperasikan tanahnya secara ilegal. Berdasarkan surat keterangan Badan Pertanahan Nasional, tanah PTPN VII yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) hanya 6.512,423 Ha.
Dengan demikian Walhi menegaskan bahwa kejadian berdarah ini bukanlah bentrokan antara petani (baca: warga) dengan aparat. Hal ini penting mengingat lokasi penembakan terjadi berada di pertengahan pemukiman penduduk, kurang lebih 10 Km dari lokasi pabrik PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis.
Walhi juga mengungkapkan bahwa sesungguhnya para petani berniat menyelesaikan sengketa agraria dengan jalan damai. Sebab pada 16 Juli 2012, perwakilan petani Ogan Ilir telah mendatangi Mabes Polri, BPN, dan Kementerian BUMN. Sayangnya tidak ada solusi kongkrit dalam menyelesaikan sengketa agraria dimaksud.
Solusi Sengketa Agraria Dengan Kekerasan Bukan Kali Ini Saja
Walhi mengungkapkan beberapa data yang menunjukkan bagaimana penyelesaian sengketa agraria dengan cara-cara anarkis. Dalam bulan ini. 17 Juli 2012, Polres Ogan Ilir Sumsel telah menangkap 12 orang terkait konflik dengan PTPN VII, termasuk satu kejadian dimana ibu dan anaknya yang masih berumur 1,5 tahun dibawa ke Polres Ogan Iir.
Keesokannya, 18 Juli 2012, terjadi konflik pertambangan dengan PT. CMA di Donggala, Sulawesi Tengah yang mengakibatkan 19 orang ditangkap, 4 tertembak dan 1 orang (atas nama Masdudin) meninggal dunia di RS Palu akibat luka tembak serius.
Pada 23 juli, dua orang petani anggota SPI Jambi ditangkap pada saat menghadiri undangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari dalam diskusi rangka penyelesaian konflik antara petani dengan PT. REKI.
Tindakan aparat tersebut jelas telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2, yaitu tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Tindakan kekerasan dan penembakan oleh aparat brimob jelas merupakan tindakan yang brutal dan melanggar hak masyarakat yang dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia UUD 1945 Bab XA.
Walhi juga sangat menyayangkan sikap kepolisian yang tidak mampu bersikap mandiri dan diduga memihak kepada golongan pemodal. Apalagi selama ini, dalam kasus sengketa lahan dengan perusahaan, petani selalu berada dalam posisi rentan, secara sosial, ekonomis dan politis. Untuk itu, polisi diharapkan lebih proaktif dan mendalam saat menangani kasus sengketa lahan tersebut.
Secara khusus Walhi Berikut bunyi lima tuntutan Walhi dan Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia:
1.Tragedi Limbang Jaya berdarah ini bukanlah bentrokan antara warga (yang mayoritas petani) dan aparat Brimob Polda Sumsel, melainkan serangan langsung kepolisian terhadap masyarakat yang seharusnya mereka lindungi.
2.Presiden SBY untuk memerintahkan Kapolri dan juga TNI untuk menarik seluruh pasukannya dari wilayah konflik agraria.
3.Pihak kepolisian agar mampu bersikap mandiri dan tidak memihak kepada golongan pemodal, sesuai dengan visi dan misi Polri. Hal ini penting untuk menghentikan kekerasan dan kriminalisasi petani.
4.Penghentian segala bentuk perampasan tanah rakyat dan mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dirampas.
5.Sekarang juga dilaksanakan pembaruan agraria sejati sesuai, berpedoman kepada UUD 1945 dan UUPA No.5 /1960.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Beberapa korban luka hingga saat ini masih dirawat. Korban luka dan tewas diduga kuat adalah akibat serangan Brimob yang merangsek masuk ke dalam pemukiman warga.
“Setiap konflik agraria selalu disertai pelanggaran HAM, terutama terhadap kaum tani. Petani selalu ditempatkan sebagai pihak yang salah dan kalah. Sebaliknya, aparatur negara justru berada di posisi yang berlawanan dengan rakyat. Mereka menjadi pelindung dan penjaga para pemilik modal. Pemerintah juga tidak melakukan upaya secara adil dan beradab dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan petani tersebut,” demikian bunyi siaran pers Walhi baru-baru ini.
Pemerintah Tak Netral Tangani Sengketa Agraria
Walhi kemudian mempertanyakan netralitas pemerintah dalam menyelesaikan sengketa agraria. Karena alasan menyelesaikan konflik agraria antara petani dengan PTPN VII, Pasukan Brimob tidak semestinya mengeluarkan tembakan secara sembarangan yang berakibat korban tewas dan luka.
Tidak hanya itu, Walhi juga memprotes kebijakan polisi yang tetap saja menempatkan aparat Brimob di lapangan. Seperti diketahui Polda Sumsel mengeluarkan kebijakan tidak akan menarik pasukan dan justru akan menambah pasukan. “Menunjukkan arogansi kepolisian dan hilangnya netralitas polisi dalam menjaga ketertiban, serta semakin memperkeruh suasana di lapangan,” tegas Walhi.
Jika penempatan pasukan bertujuan untuk pengamanan aset negara, justru patut dipertanyakan. Karena lebih dari 20.000 Ha tanah yang diklaim milik PTPN VII justru tidak memilik Hak Guna Usaha. Artinya lebih dari 30 tahun PTPN VII mengoperasikan tanahnya secara ilegal. Berdasarkan surat keterangan Badan Pertanahan Nasional, tanah PTPN VII yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) hanya 6.512,423 Ha.
Dengan demikian Walhi menegaskan bahwa kejadian berdarah ini bukanlah bentrokan antara petani (baca: warga) dengan aparat. Hal ini penting mengingat lokasi penembakan terjadi berada di pertengahan pemukiman penduduk, kurang lebih 10 Km dari lokasi pabrik PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis.
Walhi juga mengungkapkan bahwa sesungguhnya para petani berniat menyelesaikan sengketa agraria dengan jalan damai. Sebab pada 16 Juli 2012, perwakilan petani Ogan Ilir telah mendatangi Mabes Polri, BPN, dan Kementerian BUMN. Sayangnya tidak ada solusi kongkrit dalam menyelesaikan sengketa agraria dimaksud.
Solusi Sengketa Agraria Dengan Kekerasan Bukan Kali Ini Saja
Walhi mengungkapkan beberapa data yang menunjukkan bagaimana penyelesaian sengketa agraria dengan cara-cara anarkis. Dalam bulan ini. 17 Juli 2012, Polres Ogan Ilir Sumsel telah menangkap 12 orang terkait konflik dengan PTPN VII, termasuk satu kejadian dimana ibu dan anaknya yang masih berumur 1,5 tahun dibawa ke Polres Ogan Iir.
Keesokannya, 18 Juli 2012, terjadi konflik pertambangan dengan PT. CMA di Donggala, Sulawesi Tengah yang mengakibatkan 19 orang ditangkap, 4 tertembak dan 1 orang (atas nama Masdudin) meninggal dunia di RS Palu akibat luka tembak serius.
Pada 23 juli, dua orang petani anggota SPI Jambi ditangkap pada saat menghadiri undangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari dalam diskusi rangka penyelesaian konflik antara petani dengan PT. REKI.
Tindakan aparat tersebut jelas telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2, yaitu tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Tindakan kekerasan dan penembakan oleh aparat brimob jelas merupakan tindakan yang brutal dan melanggar hak masyarakat yang dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia UUD 1945 Bab XA.
Walhi juga sangat menyayangkan sikap kepolisian yang tidak mampu bersikap mandiri dan diduga memihak kepada golongan pemodal. Apalagi selama ini, dalam kasus sengketa lahan dengan perusahaan, petani selalu berada dalam posisi rentan, secara sosial, ekonomis dan politis. Untuk itu, polisi diharapkan lebih proaktif dan mendalam saat menangani kasus sengketa lahan tersebut.
Secara khusus Walhi Berikut bunyi lima tuntutan Walhi dan Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia:
1.Tragedi Limbang Jaya berdarah ini bukanlah bentrokan antara warga (yang mayoritas petani) dan aparat Brimob Polda Sumsel, melainkan serangan langsung kepolisian terhadap masyarakat yang seharusnya mereka lindungi.
2.Presiden SBY untuk memerintahkan Kapolri dan juga TNI untuk menarik seluruh pasukannya dari wilayah konflik agraria.
3.Pihak kepolisian agar mampu bersikap mandiri dan tidak memihak kepada golongan pemodal, sesuai dengan visi dan misi Polri. Hal ini penting untuk menghentikan kekerasan dan kriminalisasi petani.
4.Penghentian segala bentuk perampasan tanah rakyat dan mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dirampas.
5.Sekarang juga dilaksanakan pembaruan agraria sejati sesuai, berpedoman kepada UUD 1945 dan UUPA No.5 /1960.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Label:
badan pertanahan nasional,
bpn,
bpn ri,
hgu,
konflik agraria,
sengketa agraria,
sengketa lahan,
uupa,
uupa 60,
walhi
Sengketa Agraria, Rekomendasi Komnas HAM Tak Digubris
SUARAAGRARIA.com, Jakarta - Peristiwa bentrok yang marak
terjadi belakangan ini disebabkan oleh sikap pemerintah dan kepolisian
yang tidak pernah menanggapi rekomendasi Komnas HAM tentang cara
penanganan konflik agraria.
Rekomendasi dimaksud adalah penarikan pasukan Brimob dari lokasi perkebunan-perkebunan yang menjadi medan konflik agraria, termasuk beberapa kecamatan di Ogan Ilir, Sumsel, di lokasi PTPN VII Unit Cinta Manis.
Demikian ditegaskan Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh kepada wartawan di Jakarta, Minggu,
Ridha berpendapat sudah waktunya pemerintah dan kepolisian segera mengevaluasi manajemen penanganan agraria selama ini. Salah satu yang penting adalah segera menarik pasukan Brimob dan menghentikan segala bentuk tindakan represif dalam penyelesaian konflik agraria. “Harus lebih mengedepankan upaya dialogis,” tegasnya.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Rekomendasi dimaksud adalah penarikan pasukan Brimob dari lokasi perkebunan-perkebunan yang menjadi medan konflik agraria, termasuk beberapa kecamatan di Ogan Ilir, Sumsel, di lokasi PTPN VII Unit Cinta Manis.
Demikian ditegaskan Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh kepada wartawan di Jakarta, Minggu,
Ridha berpendapat sudah waktunya pemerintah dan kepolisian segera mengevaluasi manajemen penanganan agraria selama ini. Salah satu yang penting adalah segera menarik pasukan Brimob dan menghentikan segala bentuk tindakan represif dalam penyelesaian konflik agraria. “Harus lebih mengedepankan upaya dialogis,” tegasnya.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Kematian Angga: Profesionalisme Polisi Sedang Diuji
SUARAAGRARIA.com, Sulsel - Korban meninggal Angga
menimbulkan banyak keprihatinan wakil rakyat. Wakil Ketua DPR, Pramono
Anung, menyayangkan jatuhnya korban jiwa akibat bentrok yang terjadi
antara pihak aparat kepolisian dengan petani di Desa Limbang Jaya, Ogan
Ilir, Sumatera Selatan.
" Ini menjadi pembelajaran, kalau korbannya itu orang yang tidak bersalah, ini menjadi ujian profesionalitas aparat kepolisian," jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/07/2012).
Pramono berharap dibentuknya tim investigasi dari Komnas HAM, internal kepolisian, dan pemerintah daerah sehingga bisa ditemukan akar permasalahan insiden tersebut. Terus ada hukuman setimpal bagi pihak bersalah.
Tambahnya lagi, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penanganan konflik maupun kebijakan mengenai agraria kurang berjalan secara dinamis di Indonesia.
Seperti diketahui pada Jumat 27 Juli lalu terjadi bentrok antara warga dengan polisi di Desa Limbung Jaya. Dalam insiden ini, Angga Darmawan (12), tewas diduga akibat tertembak di kepala saat lari keluar dari game centre karena mendengar suara keributan.
sumber/
source:
suaraagraria.com
" Ini menjadi pembelajaran, kalau korbannya itu orang yang tidak bersalah, ini menjadi ujian profesionalitas aparat kepolisian," jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/07/2012).
Pramono berharap dibentuknya tim investigasi dari Komnas HAM, internal kepolisian, dan pemerintah daerah sehingga bisa ditemukan akar permasalahan insiden tersebut. Terus ada hukuman setimpal bagi pihak bersalah.
Tambahnya lagi, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penanganan konflik maupun kebijakan mengenai agraria kurang berjalan secara dinamis di Indonesia.
Seperti diketahui pada Jumat 27 Juli lalu terjadi bentrok antara warga dengan polisi di Desa Limbung Jaya. Dalam insiden ini, Angga Darmawan (12), tewas diduga akibat tertembak di kepala saat lari keluar dari game centre karena mendengar suara keributan.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Nudirman Munir: Sengketa Pertanahan, Pemerintah Harus Berpihak Rakyat
SUARAAGRARIA.com, Jakarta - Jatuhnya korban tewas dan
luka akibat sengketa pertanahan yang marak belakangan ini memunculkan
keperihatinan yang mendalam. Menyikapi hal tersebut anggota Komisi III
dari Fraksi Golkar, Nudirman Munir, berharap pemerintah selalu pro
rakyat kecil dalam menyelesaikan sengketa.
"Hal ini saya permasalahkan, kenapa rakyat selalu jadi korban. Saya sudah sampaikan berkali-kali kepada Pak Kapolri, tidak adanya keberpihakan pemerintah kepada rakyat, sehingga yang jadi korban selalu rakyat," tukas Nudirman di Jakarta, Senin (30/7/2012).
Nudirman yakin jika pemerintah berpihak kepada rakyat, maka pasti ada solusinya. Tapi ini justru rakyat selalu ditaruh di pihak yang salah. Padahal keinginan rakyat sederhana, bisa makan dan bisa hidup sejahtera.
Nudirman menunjuk bentrok warga dengan PTPN VII Cinta Manis dan kasus terminal bayangan di Jalan Tol Jati Bening, Bekasi. Di situ padahal rakyat hanya berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. “Kenapa harus berhadapan dengan aparat ?” katanya.
"Tindakan kekerasan polisi terhadap rakyat, itu menunjukkan pemerintah mengorbankan rakyat. Artinya tindakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, dan menyakiti hati rakyat," paparnya.
Ia kemudian berharap apa yang telah terjadi belakangan ini tidak meledak seperti bom waktu. Syaratnya, tidak lain adalah pemerintah berpihak pada rakyat.
"Masalah seperti ini sudah menghantui kita hampir di seluruh wilayah Indonesia. Papua, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Sumatera. Sudah terlalu banyak air mata tumpah dan nyawa melayang,” tegasnya.
(bud/ed.olo)
sumber/
source:
suaraagraria.com
"Hal ini saya permasalahkan, kenapa rakyat selalu jadi korban. Saya sudah sampaikan berkali-kali kepada Pak Kapolri, tidak adanya keberpihakan pemerintah kepada rakyat, sehingga yang jadi korban selalu rakyat," tukas Nudirman di Jakarta, Senin (30/7/2012).
Nudirman yakin jika pemerintah berpihak kepada rakyat, maka pasti ada solusinya. Tapi ini justru rakyat selalu ditaruh di pihak yang salah. Padahal keinginan rakyat sederhana, bisa makan dan bisa hidup sejahtera.
Nudirman menunjuk bentrok warga dengan PTPN VII Cinta Manis dan kasus terminal bayangan di Jalan Tol Jati Bening, Bekasi. Di situ padahal rakyat hanya berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. “Kenapa harus berhadapan dengan aparat ?” katanya.
"Tindakan kekerasan polisi terhadap rakyat, itu menunjukkan pemerintah mengorbankan rakyat. Artinya tindakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, dan menyakiti hati rakyat," paparnya.
Ia kemudian berharap apa yang telah terjadi belakangan ini tidak meledak seperti bom waktu. Syaratnya, tidak lain adalah pemerintah berpihak pada rakyat.
"Masalah seperti ini sudah menghantui kita hampir di seluruh wilayah Indonesia. Papua, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Sumatera. Sudah terlalu banyak air mata tumpah dan nyawa melayang,” tegasnya.
(bud/ed.olo)
sumber/
source:
suaraagraria.com
LSM Perintis Dukung Komitmen Presiden Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah
SUARAAGRARIA.com, Sulsel - LSM Perintis mendukung penuh
Komitmen Presiden RI, Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) untuk membentuk
tim terpadu dalam mencari penyelesaian masalah sengketa agraria
(pertanahan).
“Sebagai lembaga yang sering membela masyarakat kecil tentunya kami mendukung dan menunggu realisasi janji Presiden kita,” tegas Ketua Umum LSM PERINTIS, Hendra Silitonga.
Hendra menambahkan ini adalah bukti orang nomor satu di negeri ini saja memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan sengketa tanah, oleh karena itu seharusnya diikuti pula oleh jajaran di bawahnya, seperti BPN, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta para kepala daerah.
“Permasalahan pertanahan seperti bom waktu saja, bukan tidak mungkin akan menjadi kerusuhan besar di masa mendatang,” terangnya.
Tambah Hendra, penyelesaian konflik agrarian harus disikapi arif dan bijaksana, dengan pendekatan-pendekatan secara sosial dan budaya yang efektif untuk menghasilkan win-win solution.
“Komitmen Presiden itu karena ia sudah memahami dampak psikologi dari akumulasi kekecewaan rakyat akibat terjadinya kebuntuan kepastian hukum. Beliau juga pasti telah berkonsultasi dan mendapatkan masukan dari para ahli/pakar hukum atas dampak yang mungkin terjadi itu nantinya,” tegasnya.
sumber/
source:
suaraagraria.com
“Sebagai lembaga yang sering membela masyarakat kecil tentunya kami mendukung dan menunggu realisasi janji Presiden kita,” tegas Ketua Umum LSM PERINTIS, Hendra Silitonga.
Hendra menambahkan ini adalah bukti orang nomor satu di negeri ini saja memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan sengketa tanah, oleh karena itu seharusnya diikuti pula oleh jajaran di bawahnya, seperti BPN, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta para kepala daerah.
“Permasalahan pertanahan seperti bom waktu saja, bukan tidak mungkin akan menjadi kerusuhan besar di masa mendatang,” terangnya.
Tambah Hendra, penyelesaian konflik agrarian harus disikapi arif dan bijaksana, dengan pendekatan-pendekatan secara sosial dan budaya yang efektif untuk menghasilkan win-win solution.
“Komitmen Presiden itu karena ia sudah memahami dampak psikologi dari akumulasi kekecewaan rakyat akibat terjadinya kebuntuan kepastian hukum. Beliau juga pasti telah berkonsultasi dan mendapatkan masukan dari para ahli/pakar hukum atas dampak yang mungkin terjadi itu nantinya,” tegasnya.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Al Habsyi: TGPF Mesuji Belum Singgung Substansi Sengketa Pertanahan
Jakarta, SUARAAGRARIA.COM: Anggota Komisi III DPR RI
Aboebakar Al Habsyi mengungkapkan rekomendasi tim gabungan pencari fakta
(TGPF) kasus Mesuji sama sekali tidak menyinggung substansi persoalan
konflik, yakni adanya sengketa pertanahan
"Rekomendasi TGPF masih seputar dampak konflik Mesuji saja, misal memberikan pengobatan, membantu pendidikan anak korban ataupun memberikan perlindungan para saksi," tegas Al Habsyi kepada pers di Jakarta, Minggu (22/1).
Menurut dia, padahal seharusnya dalam rekomendasi TGPF disinggung subtansi persoalan konflik Mesuji, yakni sengketa pertanahan, si pemicu konflik.
Tidak itu saja, ia juga menganggap beberapa poin kurang tepat, misalnya poin soal adanya aliran dana ke aparat. Rekomendasinya penambahan anggaran operasional. "Ini kan tidak benar. Berapapun besarnya anggaran jika mentalnya jelek ya tetap saja dana siluman diterima juga," ujarnya.
Seharusnya, paling tidak rekomendasi TGPF itu adalah meminta agar Propam atau Irwasum Polri meningkatkan pengawasan terhadap aparat kepolisian di lapangan.
Poin lainnya yang menjadi kritik Alhabsyi adalah tentang belum tersentuhnya perusahaan yang terlibat. "TGPF hanya berani menyebut supaya menghilangkan jasa keamanan swasta. TGPF sama sekali tidak menyentuh perusahaan yang sebenarnya memiliki kepentingan langsung dan sekaligus menggagas keamanan swasta tersebut," tegasnya.
Politisi PKS itu juga menyatakan bahwa sejak awal dirinya ragu atas pembentukan TGPF. Menurutnya TGPF sifatnya ad hoc dan hanya sebagai pemadam kebakaran.
sumber/
source:
suaraagraria.com
"Rekomendasi TGPF masih seputar dampak konflik Mesuji saja, misal memberikan pengobatan, membantu pendidikan anak korban ataupun memberikan perlindungan para saksi," tegas Al Habsyi kepada pers di Jakarta, Minggu (22/1).
Menurut dia, padahal seharusnya dalam rekomendasi TGPF disinggung subtansi persoalan konflik Mesuji, yakni sengketa pertanahan, si pemicu konflik.
Tidak itu saja, ia juga menganggap beberapa poin kurang tepat, misalnya poin soal adanya aliran dana ke aparat. Rekomendasinya penambahan anggaran operasional. "Ini kan tidak benar. Berapapun besarnya anggaran jika mentalnya jelek ya tetap saja dana siluman diterima juga," ujarnya.
Seharusnya, paling tidak rekomendasi TGPF itu adalah meminta agar Propam atau Irwasum Polri meningkatkan pengawasan terhadap aparat kepolisian di lapangan.
Poin lainnya yang menjadi kritik Alhabsyi adalah tentang belum tersentuhnya perusahaan yang terlibat. "TGPF hanya berani menyebut supaya menghilangkan jasa keamanan swasta. TGPF sama sekali tidak menyentuh perusahaan yang sebenarnya memiliki kepentingan langsung dan sekaligus menggagas keamanan swasta tersebut," tegasnya.
Politisi PKS itu juga menyatakan bahwa sejak awal dirinya ragu atas pembentukan TGPF. Menurutnya TGPF sifatnya ad hoc dan hanya sebagai pemadam kebakaran.
sumber/
source:
suaraagraria.com
Sengketa Tanah: Situasi Rokan Hulu Kian Kondusif
SUARAAGRARIA.com, Pekanbaru - Ketegangan yang berujung
bentrok berdarah antara warga versus Brimob Polda Sumut kini mulai
mencair. Bentrok dikabarkan akibat sengketa tanah warga dengan PT.
Mazuma Agro Indonesia (MAI) di kawasan Desa Batang Kumuh, Tambusai,
Rohul.
Demikian kuasa hukum masyarakat Desa Batang Kumu, M. Nasir Sihotang, melalui selulernya di Jakarta, Senin. “Masyarakat sudah mulai bertani, beternak, meski ada juga yang tetap tidak keluar dari rumah mereka ,” terang Sihotang.
Bentrok warga dengan Brimob dikabarkan menelan luka tembak enam orang warga. Brimob kala itu melakukan pengawalan aksi penggusuran yang dilakukan oleh PT. MAI.
Keenam korban warga yang dimaksud masing-masing, yakni Osmar Sihombing (30), Franky Dolok Pasaribu (30), Nomos Sihombing (34), Johanes Sitorus (35), dan Ranto Sirait (27) serta Joni Sihotang (58). Kondisi mereka semakin membaik hanya saja masih menjalani perawatan jalan. Biaya perobatan, menurut Sihotang, ditanggung pihak Poldasu.
Sihotang saat ini berada di Jakarta untuk mengahadap Kepala Badan Pertanahan Nasional, Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun), Kementerian Kehutanan dan lainnya untuk mencari jalan keluar konflik pertanahan warga Desa Batang Kumu dengan PT MAI. “Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik bagi warga,” tukasnya.
(lo)
sumber/
source:
suaraagraria.com
Demikian kuasa hukum masyarakat Desa Batang Kumu, M. Nasir Sihotang, melalui selulernya di Jakarta, Senin. “Masyarakat sudah mulai bertani, beternak, meski ada juga yang tetap tidak keluar dari rumah mereka ,” terang Sihotang.
Bentrok warga dengan Brimob dikabarkan menelan luka tembak enam orang warga. Brimob kala itu melakukan pengawalan aksi penggusuran yang dilakukan oleh PT. MAI.
Keenam korban warga yang dimaksud masing-masing, yakni Osmar Sihombing (30), Franky Dolok Pasaribu (30), Nomos Sihombing (34), Johanes Sitorus (35), dan Ranto Sirait (27) serta Joni Sihotang (58). Kondisi mereka semakin membaik hanya saja masih menjalani perawatan jalan. Biaya perobatan, menurut Sihotang, ditanggung pihak Poldasu.
Sihotang saat ini berada di Jakarta untuk mengahadap Kepala Badan Pertanahan Nasional, Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun), Kementerian Kehutanan dan lainnya untuk mencari jalan keluar konflik pertanahan warga Desa Batang Kumu dengan PT MAI. “Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik bagi warga,” tukasnya.
(lo)
sumber/
source:
suaraagraria.com
Label:
badan pertanahan nasional,
bpn,
bpn ri,
penggusuran,
sengketa tanah
Kostrad Tak Akan Gunakan Kekerasan Hadapi Warga RW 12 Srengseng Sawah
SUARAAGRARIA.com, Jakarta - Kepala Zeni Kostrad, Kolonel
CZI Djashar Djamli, menjamin pihaknya tidak akan menempuh kekerasan
dalam menghadapi warga RW 12, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta
Selatan.
Hal tersebut ditegaskannya kepada wartawan, Senin (30/07/2012). "Kami tidak akan pernah adu fisik dengan warga," ucapnya.
Ia menambahkan pihaknya lebih memilih mengikuti jalur hukum. Seperti diketahui warga yang bersengketa lahan seluas 600 meter persegi itu telah mendaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Djashar melanjutkan, lahan kosong di wilayah RW 12 rencananya akan dibangun rumah dinas Zeni Kostrad TNI AD, karena memang lahan itu milik Kostrad. Hal itu sudah sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dua bangunan, yakni perumahan dan kantor. Sebaliknya warga tidak memiliki sertifikat tanah resmi dari pemerintah.
Dahulu sejak tahun 1962, lanjutnya, memang lahan tersebut menjadi tempat tinggal para purnawirawan Zeni Kostrad TNI AD ketika operasi pembebasan Irian Barat. Tetapi pada kenyataan kini tidak semua rumah di RW 12 dihuni oleh purnawirawan, karena sebagian besar telah berpindah tangan.
Djashar kemudian menerangkan, lahan tersebut boleh-boleh saja ditempati oleh para purnawirawan dan jandanya jika mereka masih hidup. Namun jika keduanya sudah meninggal tidak bisa dilanjutkan ke anak-anaknya.
Menurutnya pihak Kostrad telah melakukan sosialisasi kepada warga atas rencana pembangunan tersebut sejak bulan April lalu. Sejumlah dokumen telah ditunjukan atas rencana pembangunan itu, namun warga tidak mau menerima.
(gor/ed.olo)
sumber/
source:
suaraagraria.com
Hal tersebut ditegaskannya kepada wartawan, Senin (30/07/2012). "Kami tidak akan pernah adu fisik dengan warga," ucapnya.
Ia menambahkan pihaknya lebih memilih mengikuti jalur hukum. Seperti diketahui warga yang bersengketa lahan seluas 600 meter persegi itu telah mendaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Djashar melanjutkan, lahan kosong di wilayah RW 12 rencananya akan dibangun rumah dinas Zeni Kostrad TNI AD, karena memang lahan itu milik Kostrad. Hal itu sudah sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dua bangunan, yakni perumahan dan kantor. Sebaliknya warga tidak memiliki sertifikat tanah resmi dari pemerintah.
Dahulu sejak tahun 1962, lanjutnya, memang lahan tersebut menjadi tempat tinggal para purnawirawan Zeni Kostrad TNI AD ketika operasi pembebasan Irian Barat. Tetapi pada kenyataan kini tidak semua rumah di RW 12 dihuni oleh purnawirawan, karena sebagian besar telah berpindah tangan.
Djashar kemudian menerangkan, lahan tersebut boleh-boleh saja ditempati oleh para purnawirawan dan jandanya jika mereka masih hidup. Namun jika keduanya sudah meninggal tidak bisa dilanjutkan ke anak-anaknya.
Menurutnya pihak Kostrad telah melakukan sosialisasi kepada warga atas rencana pembangunan tersebut sejak bulan April lalu. Sejumlah dokumen telah ditunjukan atas rencana pembangunan itu, namun warga tidak mau menerima.
(gor/ed.olo)
sumber/
source:
suaraagraria.com
Label:
badan pertanahan nasionaol,
bpn,
bpn ri,
sertifikat tanah
Langganan:
Postingan (Atom)