SUARAAGRARIA.com, SIARAN PERS KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) Jakarta:Hari Senin 21 Januari 2013, rombongan petani Jambi yang long march dari Jambi ke Jakarta akan menyampaikan aspirasinya. Mereka akan menuju ke Gedung DPR RI. Sebagai bentuk solidaritas, ribuan petani dari berbagai daerah akan berbondong-bondong masuk Jakarta.
Selama di Jakarta, Petani akan Berkemah di Kantor-kantor Pemerintah untuk melakukan aksi serempak menyerukan Penghentian Kekerasan terhadap Petani, Pengusiran petani dari lahan dan pencaplokan tanah atas nama investasi. Petani akan berada di Jakarta dan terus melakukan protes sampai tujuan utama yaitu pelaksanaan reforma agraria akan dijalankan oleh pemerintah.
Kasus Senyerang Jambi, Mesuji Lampung, Takalar Sulawesi, Tasik Jawa Barat, dan daerah lainnya semakin meningkat ke arah konflik sosial yang lebih luas. Hal ini terjadi karena tidak ada sama sekali tindakan kongkrit dari Pemerintah untuk menyelesaikan kasus yang ada. Selama kepemimpinan SBY, kasus tanah justru semakin meningkat dan menambah catatan buruk kepemimpinan SBY. Kebijakan SBY lebih mementingkan investasi modal besar, padahal dengan 230 juta penduduk dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia seharusnya menjadi negara maju dengan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi. Tetapi yang terjadi saat ini Indonesia menjadi negara yang memiliki 1600 trilyun utang Luar Negeri dan 40% penduduknya masih berada di garis kemiskinan.
Kecenderungannya, penduduk miskin terus bertambah. Dari data BPS per maret 2010, Penduduk miskin di Jawa dan Bali mencapai 20,19 juta jiwa. Di Sumatera mencapai 14,4 juta jiwa. Di Sulawesi mencapai 2,61 juta jiwa dan Nusa Tenggara sebesar 2,17 juta jiwa. Sementara di Kalimantan sekitar 1,21 juta jiwa, di Papua sekitar 0,98 juta, dan di Maluku 0,49 juta jiwa. Di Papua, perbandingan jumlah penduduk miskin mencapai 36,1 persen, sedangkan di Nusa Tenggara sekitar 24,8 persen. Di Maluku, perbandingan jumlah penduduk miskin mencapai 20,5 persen, sedangkan di Sulawesi sekitar 17,6 persen. Di Sumatera angka itu mencapai 14,4 persen dan di Jawa-Bali mencapai 12,5 persen. ( BPS, dan berbagai Sumber)
Dalam 8 (delapan) tahun terakhir, sejak 2004 hingga 2012, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat setidaknya telah terjadi 618 konflik agraria di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan areal konflik seluas 2.399.314,49 hektar, dimana ada lebih dari 731.342 kepala keluarga menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan.Pemilihan cara-cara represif oleh aparat kepolisian/militer dalam penanganan konflik agrariayang melibatkan kelompok masyarakat petani dan komunitas adat telah mengakibatkan 941 orang ditahan, 396 mengalami luka-luka, 63 orang diantaranya mengalami luka serius akibat peluru aparat, serta meninggalnya 44 orang di wilayah-wilayah konflik tersebut dalam kurun waktu delapan tahun (Laporan Akhir Tahun 2012, KPA).
Konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia yang terakumulasi sejak lama, pecahnya konflik-konflik baru, jatuhnya korban nyawa petani, penangkapan dan kekerasan terhadap petani, serta maraknya keterlibatan militer dan kepolisian di lapangan konflik agraria menunjukkan bahwa tekanan dan perluasan kapitalisme terhadap penguasaan, pemilikan dan pengelolaan sumber-sumber agraria Indonesia semakin dilanggengkan oleh penguasa di negeri ini.
Pemerintah Indonesia dan DPR RI seolah tidak mengambil pelajaran dari berbagai konflik yang terjadi; seperti Kasus Mesuji-Lampung dan Sumatera Selatan, Kasus Senyerang-Jambi, Kasus Pulau Padang-Riau atau pun Kasus Bima, dan kasus-kasus lainnya yang menimbulkan banyak korban.
Melalui Siaran Pers ini, kami menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Hentikan Kriminalisasi Petani yang tengah melakukan perjuangan menuntut haknya
2. Jalankan reforma agraria sejati
3. Mendukung sepenuhnya atas aksi long march petani Jambi dan Blitar ke Jakarta, dan menyerukan kepada seluruh kaum tani di Indonesia untuk melakuka aksi serupa menuntut hentikan kriminalisasi petani di lapangan dan menuntu dijalankannya agenda reforma agraria sejati
Aliansi Gerakan Kaum Tani untuk Reforma Agraria:
Serikat Petani Pasundan (SPP) - Serikat Tani Nasional (STN) - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) - Serikat Petani Indonesia (SPI) - Aliansi Petani Indonesia (API)- Solidaritas Perempuan (SP) - Sawit Watch (SW) - Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) - Institute for Global Justice (IGJ) - Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) - Serikat Petani Karawang (Sepetak) - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) - Koalisi Anti Utang (KAU) - KPRI - P3I - P3S KEPRI - Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) - Petani Mesuji, Lampung - Petani Tanjung Pinang, Kepulauan Riau - Serikat Tani Merdeka (SeTam) Cilacap - PMK HKBP Jakarta - PRD - PRP - RACA - Repdem - Serikat Hijau Indonesia (SHI) - Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) - SRMI - STI - SBTPI - TPRM Jember - FrontJak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar